0
SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
5 APRIL 2010 Gedung DPR MPR Akan kita datangi.
Ajak teman, saudara, adik, orang tua, tetangga dan semuanya.
Jaminan sosial adalah Hak kita bersama, Mari kita Perjuangkan Bersama.
Jaminan sosial merupakan hak dasar manusia. Didalamnya terkandung hak hidup sehat, hak sejahtera dan hak mendapatkan jaminan sosial.
Telah jelas dalam pancasila sila ke 5 berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dalam salah satu butirnya disebutkan “melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial”.
Telah jelas dalam UUD’45 pasal 28 poin H ayat 1 dan ayat 3 menyebutkan
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Telah jelas dalam UU No 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Pasal 1 ayat 1 “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”
Pasal 2 “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
Oleh sebab itu, mari kita wujudkan SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT dengan menekan pemerintah dan DPR untuk mensahkan draft RUU BPJS dan Revisi UU No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek di tahun 2010.
Read more
SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
5 APRIL 2010 Gedung DPR MPR Akan kita datangi.
Ajak teman, saudara, adik, orang tua, tetangga dan semuanya.
Jaminan sosial adalah Hak kita bersama, Mari kita Perjuangkan Bersama.
Jaminan sosial merupakan hak dasar manusia. Didalamnya terkandung hak hidup sehat, hak sejahtera dan hak mendapatkan jaminan sosial.
Telah jelas dalam pancasila sila ke 5 berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dalam salah satu butirnya disebutkan “melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial”.
Telah jelas dalam UUD’45 pasal 28 poin H ayat 1 dan ayat 3 menyebutkan
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Telah jelas dalam UU No 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Pasal 1 ayat 1 “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”
Pasal 2 “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
Oleh sebab itu, mari kita wujudkan SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT dengan menekan pemerintah dan DPR untuk mensahkan draft RUU BPJS dan Revisi UU No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek di tahun 2010.
0
Presiden Selalu "Kabur" Saat Istana Didemo...
KOMPAS.com — Aksi unjuk rasa kabarnya akan dilaksanakan secara besar-besaran hari ini (Kamis, 28/1/2010) di Jakarta dan sejumlah kota besar di Tanah Air. Unjuk rasa ini untuk mengkritisi 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Namun, seperti seolah sudah menjadi "kebiasaan" Presiden, setiap kali ada unjuk rasa "besar-besaran" di depan "rumahnya", ia akan pergi meninggalkan Istana Kepresidenan.
Kebiasaan itu hari ini pun terjadi lagi. Pagi ini Presiden tak berada di Jakarta. Ia bertolak ke Pandeglang, Banten, untuk meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Banten I. Dalam kunjungannya ini, Presiden menggunakan jalan darat dan akan kembali ke Jakarta sore hari.
Sebelumnya, pada 9 Desember Presiden SBY juga meninggalkan Jakarta untuk melakukan kunjungan kerja ke Bali. Padahal, ketika itu di Jakarta juga terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran memeringati Hari Antikorupsi Sedunia.
Ketika itu, Presiden di Bali selama dua hari untuk membuka Forum Demokrasi Bali yang dihadiri 36 negara. Di sela-sela acara tersebut, Presiden hanya memantau berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jakarta melalui layar televisi.
Sebelum masa kepemimpinannya yang kedua sekarang, Presiden SBY selalu meninggalkan istana manakala buruh berunjuk rasa besar-besaran memperingati Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei. Ini terjadi selama lima tahun pertama kepemimpinannya.
Read more
Presiden Ayam Sayur
KOMPAS.com — Aksi unjuk rasa kabarnya akan dilaksanakan secara besar-besaran hari ini (Kamis, 28/1/2010) di Jakarta dan sejumlah kota besar di Tanah Air. Unjuk rasa ini untuk mengkritisi 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Namun, seperti seolah sudah menjadi "kebiasaan" Presiden, setiap kali ada unjuk rasa "besar-besaran" di depan "rumahnya", ia akan pergi meninggalkan Istana Kepresidenan.
Kebiasaan itu hari ini pun terjadi lagi. Pagi ini Presiden tak berada di Jakarta. Ia bertolak ke Pandeglang, Banten, untuk meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Banten I. Dalam kunjungannya ini, Presiden menggunakan jalan darat dan akan kembali ke Jakarta sore hari.
Sebelumnya, pada 9 Desember Presiden SBY juga meninggalkan Jakarta untuk melakukan kunjungan kerja ke Bali. Padahal, ketika itu di Jakarta juga terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran memeringati Hari Antikorupsi Sedunia.
Ketika itu, Presiden di Bali selama dua hari untuk membuka Forum Demokrasi Bali yang dihadiri 36 negara. Di sela-sela acara tersebut, Presiden hanya memantau berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jakarta melalui layar televisi.Sebelum masa kepemimpinannya yang kedua sekarang, Presiden SBY selalu meninggalkan istana manakala buruh berunjuk rasa besar-besaran memperingati Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei. Ini terjadi selama lima tahun pertama kepemimpinannya.
Ada apa ini? Terganggukah Presiden dengan teriakan-teriakan rakyatnya?
0
Jakarta - Istana Merdeka akan mendapat kiriman karangan bunga dan ratusan balon gas dari para demonstran. Kiriman tersebut dibawa 30 mahasiswa yang menamakan dirinya Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia (Lisuma) sebagai ucapan kegagalan dalam 100 hari kinerja pemerintahan SBY-Boediono.
"Kita berduka cita atas kegagalan pemerintah SBY-Boediono," ujar salah satu demonstran di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (28/1/2010).
Ratusan balon gas berwarna warni itu rencananya akan dilepaskan di depan Istana Merdeka. Tujuannya menggambarkan terbangnya janji-janji SBY ke udara tanpa ada realisasi.
Karangan Bunga yang bertuliskan "Turut Berduka Cita Tas Kegagalan Kinerja 100 hari SBY-Boediono" ini juga akan disimpan di depan halaman Istana.
Para demonstran menggunakan sepeda motor dari Bundaran HI menuju Istana merdeka. Lalu lintas sekitar HI berangsur kondusif dan ramai lancar.
http://www.detiknews.com
Read more
Istana Merdeka
"Kita berduka cita atas kegagalan pemerintah SBY-Boediono," ujar salah satu demonstran di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (28/1/2010).
Ratusan balon gas berwarna warni itu rencananya akan dilepaskan di depan Istana Merdeka. Tujuannya menggambarkan terbangnya janji-janji SBY ke udara tanpa ada realisasi.
Karangan Bunga yang bertuliskan "Turut Berduka Cita Tas Kegagalan Kinerja 100 hari SBY-Boediono" ini juga akan disimpan di depan halaman Istana.
Para demonstran menggunakan sepeda motor dari Bundaran HI menuju Istana merdeka. Lalu lintas sekitar HI berangsur kondusif dan ramai lancar.
http://www.detiknews.com
0
TOSHIBA INDONESIA STRIKE
TOSHIBA INDONESIA STRIKE
Dispute at Toshiba Indonesia resolved
After four months of intense struggle, followed by a return to the bargaining table, settlement is reached at Toshiba CPI with the reinstatement of 697 workers, but not the 15 local union leaders.
INDONESIA: The industrial dispute with PT Toshiba Consumer Products Indonesia was finally resolved on August 22 after months of struggle and weeks of intense negotiations.
Toshiba CPI management locked out and dismissed 697 workers, including 15 local union leaders, after the workers, members of IMF Indonesian affiliate the Federasi Serikat Metal Indonesia (FSPMI), went on strike on April 16 in support of a dispute during collective bargaining. At its Congress in May the IMF passed a resolution in full support of FSPMI and Toshiba workers, condemning the company for its total disregard of workers' rights.
After initial attempts by the IMF and its affiliates to engage the management of the parent company failed, a breakthrough was eventually achieved when a delegation from IMF-JC, Denki-Rengo and Toshiba Japan union arrived in Jakarta on July 23 and persuaded the management to reconvene negotiations in good faith with the union.
Through this initiative the management finally agreed to resolve the dispute with FSPMI through negotiations, which began on the July 23. A memorandum of agreement was signed on August 22 and includes the following points:
* All the 697 workers except the local union leaders would be unconditionally reinstated immediately
* All the local union leaders would resign from employment and be adequately compensated
* A new local union committee would be elected and be entrusted with the task of reconvening collective bargaining for a new collective agreement
The agreement means that Aghni Dhamanyanti, Chairman of the local union and member of the IMF Executive Committee, and Vonny Diananto, Senior Vice President of FSPMI, would lose their employment, along with 13 other union leaders at the plant. Both Vonny and Aghni will continue as officers of FSPMI, including working with the union at the plant to assist the new leadership.
Vonny said that after working for Toshiba for more than twelve years he was compelled by circumstances to sacrifice his job for the sake of other workers who were dismissed. "The fifteen leaders have resigned from the company and they will be paid adequate compensation. Most important is that the union status in this company is restored. If we had prolonged this struggle the company could have replaced the dismissed workers with contract workers because the Labour Court granted such decision in favour of the company," he explained.
The FSPMI took the strike action after the management of Toshiba CPI refused to register the mutually agreed provisions of the collective agreement. The workers launched a peaceful, legal strike on April this year and the company immediately locked out and dismissed the workers, the majority of them women workers who have worked for the company since it was established twelve years ago.
In response to the strike the company cancelled the health insurance scheme and stopped wage payments to the workers, which led to severe hardship and suffering among the workers. One of the members died due to inability to seek medical treatment during the strike. The Manpower Ministry ordered the company to immediately reinstate the workers with full wages but the company refused to heed this advice.
The company, in an apparent attempt to seek revenge and punish the union leadership and workers, also filed several criminal charges against union leaders and a law suit for USD 1.6 million damages against the FSPMI for loss of production and business. These charges, and charges brought by the union against the company, have been dropped.
Said Iqbal, FSPMI President, said that though the union fought very hard under extremely difficult conditions the deal reached is the best they could negotiate. "Justice was trampled when the Labour Court decided in favour of the company despite the fact the union launched a legal strike," he said.
"This TNC does not respect local laws and rules and, to add insult to injury, the Labour Court is corrupt. What choice do we have given this scenario but to accept a compromised settlement?" lamented Iqbal. He thanked the IMF for all the solidarity assistance to highlight the plight of the workers and assist the FSPMI in facing this challenge. He added that without the support of the IMF the workers could not have been reinstated.
In July the IMF set up a strike fund for the workers, to which IMF affiliates generously contributed. With these contributions the FSPMI was able to offer three hot meals per day for the striking workers and their families and pay some of their medical bills.Aug 27, 2009 – Anita Gardner
( http://www.imfmetal.org )
Read more
Dispute at Toshiba Indonesia resolved
After four months of intense struggle, followed by a return to the bargaining table, settlement is reached at Toshiba CPI with the reinstatement of 697 workers, but not the 15 local union leaders.
INDONESIA: The industrial dispute with PT Toshiba Consumer Products Indonesia was finally resolved on August 22 after months of struggle and weeks of intense negotiations.
Toshiba CPI management locked out and dismissed 697 workers, including 15 local union leaders, after the workers, members of IMF Indonesian affiliate the Federasi Serikat Metal Indonesia (FSPMI), went on strike on April 16 in support of a dispute during collective bargaining. At its Congress in May the IMF passed a resolution in full support of FSPMI and Toshiba workers, condemning the company for its total disregard of workers' rights.
After initial attempts by the IMF and its affiliates to engage the management of the parent company failed, a breakthrough was eventually achieved when a delegation from IMF-JC, Denki-Rengo and Toshiba Japan union arrived in Jakarta on July 23 and persuaded the management to reconvene negotiations in good faith with the union.
Through this initiative the management finally agreed to resolve the dispute with FSPMI through negotiations, which began on the July 23. A memorandum of agreement was signed on August 22 and includes the following points:
* All the 697 workers except the local union leaders would be unconditionally reinstated immediately
* All the local union leaders would resign from employment and be adequately compensated
* A new local union committee would be elected and be entrusted with the task of reconvening collective bargaining for a new collective agreement
The agreement means that Aghni Dhamanyanti, Chairman of the local union and member of the IMF Executive Committee, and Vonny Diananto, Senior Vice President of FSPMI, would lose their employment, along with 13 other union leaders at the plant. Both Vonny and Aghni will continue as officers of FSPMI, including working with the union at the plant to assist the new leadership.
Vonny said that after working for Toshiba for more than twelve years he was compelled by circumstances to sacrifice his job for the sake of other workers who were dismissed. "The fifteen leaders have resigned from the company and they will be paid adequate compensation. Most important is that the union status in this company is restored. If we had prolonged this struggle the company could have replaced the dismissed workers with contract workers because the Labour Court granted such decision in favour of the company," he explained.
The FSPMI took the strike action after the management of Toshiba CPI refused to register the mutually agreed provisions of the collective agreement. The workers launched a peaceful, legal strike on April this year and the company immediately locked out and dismissed the workers, the majority of them women workers who have worked for the company since it was established twelve years ago.
In response to the strike the company cancelled the health insurance scheme and stopped wage payments to the workers, which led to severe hardship and suffering among the workers. One of the members died due to inability to seek medical treatment during the strike. The Manpower Ministry ordered the company to immediately reinstate the workers with full wages but the company refused to heed this advice.
The company, in an apparent attempt to seek revenge and punish the union leadership and workers, also filed several criminal charges against union leaders and a law suit for USD 1.6 million damages against the FSPMI for loss of production and business. These charges, and charges brought by the union against the company, have been dropped.
Said Iqbal, FSPMI President, said that though the union fought very hard under extremely difficult conditions the deal reached is the best they could negotiate. "Justice was trampled when the Labour Court decided in favour of the company despite the fact the union launched a legal strike," he said.
"This TNC does not respect local laws and rules and, to add insult to injury, the Labour Court is corrupt. What choice do we have given this scenario but to accept a compromised settlement?" lamented Iqbal. He thanked the IMF for all the solidarity assistance to highlight the plight of the workers and assist the FSPMI in facing this challenge. He added that without the support of the IMF the workers could not have been reinstated.
In July the IMF set up a strike fund for the workers, to which IMF affiliates generously contributed. With these contributions the FSPMI was able to offer three hot meals per day for the striking workers and their families and pay some of their medical bills.Aug 27, 2009 – Anita Gardner
( http://www.imfmetal.org )
0
INDONESIA: Almost 300 permanent workers at a motorcycle plant in Indonesia are facing losing wages and their jobs after a major shareholder in the company was charged with fraud and fled the country.
PT Kymco Lippo Motor Indonesia is a joint-venture between 75 per cent majority shareholder Kwang Yang Motor Company (Taiwan) and 25 per cent shareholder PT Lippo (Indonesia). Production at the plant began to drop in September 2008 and stopped completely in October 2008. Management informed the workers, members of IMF-affiliate Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), the stoppage was due to a problem with the supply of parts.
However, when a parts supplier filed legal proceedings against the company for failure to settle payments due, PT Lippo discovered that the Taiwanese management was mismanaging the company. The High Court in Jakarta later found the Taiwanese partner guilty of fraud and ordered damages for a sum of US$20 million in favour of PT Lippo and, pending the full settlement of the damages, the court ordered that company President Mr. Su Kou Chang be remanded in prison. Before the court order could be executed, the President of the company fled from Indonesia.
The company's operation stopped completely in October 2008 and the 300 workers have been locked out since then. The workers continued to receive their wages until April 2009. The Department of Labour at Bekasi, Indonesia has ordered the company to pay the workers but the Indonesian shareholder has refused to comply with this order and the Taiwanese majority shareholder has absconded.
The FSPMI issued a notice to the local shareholder that if this industrial dispute is not settled soon it would proceed to auction off the assets of the company and pay the workers their due compensation. IMF Regional Representative Arunasalam delivered messages of solidarity during a visit to the plant in July.Jul 30, 2009 – Anita Gardner
Source : http://www.imfmetal.org
Read more
KYMCO INDONESIA STRIKE
INDONESIA: Almost 300 permanent workers at a motorcycle plant in Indonesia are facing losing wages and their jobs after a major shareholder in the company was charged with fraud and fled the country.
PT Kymco Lippo Motor Indonesia is a joint-venture between 75 per cent majority shareholder Kwang Yang Motor Company (Taiwan) and 25 per cent shareholder PT Lippo (Indonesia). Production at the plant began to drop in September 2008 and stopped completely in October 2008. Management informed the workers, members of IMF-affiliate Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), the stoppage was due to a problem with the supply of parts.
However, when a parts supplier filed legal proceedings against the company for failure to settle payments due, PT Lippo discovered that the Taiwanese management was mismanaging the company. The High Court in Jakarta later found the Taiwanese partner guilty of fraud and ordered damages for a sum of US$20 million in favour of PT Lippo and, pending the full settlement of the damages, the court ordered that company President Mr. Su Kou Chang be remanded in prison. Before the court order could be executed, the President of the company fled from Indonesia.
The company's operation stopped completely in October 2008 and the 300 workers have been locked out since then. The workers continued to receive their wages until April 2009. The Department of Labour at Bekasi, Indonesia has ordered the company to pay the workers but the Indonesian shareholder has refused to comply with this order and the Taiwanese majority shareholder has absconded.
The FSPMI issued a notice to the local shareholder that if this industrial dispute is not settled soon it would proceed to auction off the assets of the company and pay the workers their due compensation. IMF Regional Representative Arunasalam delivered messages of solidarity during a visit to the plant in July.Jul 30, 2009 – Anita Gardner
Source : http://www.imfmetal.org
0
PHI BANDUNG
PHI BANDUNG
BANDUNG--MI: Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di Pengandilan Negeri Bandung dengan membawa seekor ayam putih.
Dalam aksinya, massa membawa ayam putih dikurung dalam sangkar yang ditempeli selembar uang Rp50 ribu sebagai simbol pengadilan dinilai para buruh masih terindikasi koruptif.
"Kami meminta Pengadilan Negeri Bandung untuk mengawasi hakim-hakim di PHI yang notabene 'hakim' yang tidak berpihak kepada para buruh," ujar koordinator aksi Baris Silitonga di sela aksinya, di PN Bandung, Kamis (13/8).
Menurut Baris, hakim yang selama ini memroses kisruh antara pengusaha dan buruh berpihak pada kepentingan pengusaha. "Bagaimana bisa adil, sidang belum juga berlangsung putusan sela sudah dikeluarkan, ada apa sebenarnya di belakang itu?" kata Baris.
Dia menambahkan, buruh adalah manusia yang mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan, menjalani hidup dengan layak dan membangun hidup ke arah yang baik.
"Akan tetapi, walaupun kami telah menjadi penopang utama pembangunan industri, nasib kami buram seperti asap cerobong pabrik," ujarnya.
Ketika buruh menuntut dijamin hak-haknnya oleh hukum, buruh selalu kalah. Suara buruh dihadang dan membentur tembok tirani pengadilan yang diperankan oleh hakim.
"Jangankan berbuat adil dan memberikan keadilan untuk buruh, hakim-hakim PHI untuk sekedar menjadi corong undang-undang pun tidak mampu," ungkap Baris.
Meski aksi berjalan tertib, sekitar 100 polisi menjaga ketat aksi ratusan buruh Toshiba yang bersengketa dengan pihak manajemen tersebut. (Ant/OL-06)
sumber : http://www.mediaindonesia.com
Read more
BANDUNG--MI: Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di Pengandilan Negeri Bandung dengan membawa seekor ayam putih.
Dalam aksinya, massa membawa ayam putih dikurung dalam sangkar yang ditempeli selembar uang Rp50 ribu sebagai simbol pengadilan dinilai para buruh masih terindikasi koruptif.
"Kami meminta Pengadilan Negeri Bandung untuk mengawasi hakim-hakim di PHI yang notabene 'hakim' yang tidak berpihak kepada para buruh," ujar koordinator aksi Baris Silitonga di sela aksinya, di PN Bandung, Kamis (13/8).
Menurut Baris, hakim yang selama ini memroses kisruh antara pengusaha dan buruh berpihak pada kepentingan pengusaha. "Bagaimana bisa adil, sidang belum juga berlangsung putusan sela sudah dikeluarkan, ada apa sebenarnya di belakang itu?" kata Baris.
Dia menambahkan, buruh adalah manusia yang mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan, menjalani hidup dengan layak dan membangun hidup ke arah yang baik.
"Akan tetapi, walaupun kami telah menjadi penopang utama pembangunan industri, nasib kami buram seperti asap cerobong pabrik," ujarnya.
Ketika buruh menuntut dijamin hak-haknnya oleh hukum, buruh selalu kalah. Suara buruh dihadang dan membentur tembok tirani pengadilan yang diperankan oleh hakim.
"Jangankan berbuat adil dan memberikan keadilan untuk buruh, hakim-hakim PHI untuk sekedar menjadi corong undang-undang pun tidak mampu," ungkap Baris.
Meski aksi berjalan tertib, sekitar 100 polisi menjaga ketat aksi ratusan buruh Toshiba yang bersengketa dengan pihak manajemen tersebut. (Ant/OL-06)
sumber : http://www.mediaindonesia.com
0
KYMCO
Hundreds of laborers of KYMCO Indonesia ( Kwan Yang Motor Taiwan ) down the road to beg for food since the company left them and their family starving.
Employees in leave without pay and by the certainty by the company, Kymco Motor.
The employee said that Kymco is a devil....
Read more
Employees in leave without pay and by the certainty by the company, Kymco Motor.
The employee said that Kymco is a devil....
0
PT . TAKITA
PEMBACAAN KEPUTUSAN KASUS EVI & YULI ( PT. TAKITA MANUFACTURING INDONESIA )
Hidup Buruh…
Salam Solidaritas….
Di beritahukan kepada seluruh Kawan2 FSPMI dimanapun berada, khususnya anggota FSPMI di Bekasi di himbau untuk melakukan Solidaritasnya untuk datang pada sidang Kasus Evi & Yuli.
( Ketua PUK PT Takita yang mengalami perlakuan anti serikat pekerja dari pengusaha )
Tanggal : 10 Juni 2009
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Agenda : Pembacaan Keputusan
Lokasi : Pengadilan Negeri Bekasi
Untuk Berita dan info lebih jelas mengenai kasus Mba Evi dan Yuli silahkan ikuti link berikut ini .
Kasus Evi dan Yuli
Read more
Hidup Buruh…
Salam Solidaritas….
Di beritahukan kepada seluruh Kawan2 FSPMI dimanapun berada, khususnya anggota FSPMI di Bekasi di himbau untuk melakukan Solidaritasnya untuk datang pada sidang Kasus Evi & Yuli.
( Ketua PUK PT Takita yang mengalami perlakuan anti serikat pekerja dari pengusaha )
Tanggal : 10 Juni 2009
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Agenda : Pembacaan Keputusan
Lokasi : Pengadilan Negeri Bekasi
Untuk Berita dan info lebih jelas mengenai kasus Mba Evi dan Yuli silahkan ikuti link berikut ini .
Kasus Evi dan Yuli
Subscribe to:
Posts (Atom)